Sudah 45 hari petani menggelar aksi pendudukan di depan gedung DPR. Dalam penantian yang cukup panjang di depan gedung rakyat itu, suara kaum tani tak juga menyentuh keberpihakan politik para anggota parlemen. Bahkan, beberapa minggu lalu, DPR meminta bantuan polisi untuk membubarkan aksi kaum tani.
Di tempat yang lain, di depan kantor Mendagri, ratusan warga Tanah Merah juga menggelar aksi pendudukan. Mereka hanya menuntut hak mereka sebagai warga negara: dokumen kependudukan. Tetapi Mendagri, bahkan Presiden yang berkantor beberapa meter dari tenda warga Tanah Merah, sama sekali tidak tergerak hatinya oleh tuntutan rakyat.
Dalam waktu bersama, rakyat di Bima, Nusa Tenggara Barat, terus menggelorakan penentangan terhadap kehadiran perusahaan tambang. Di sana, aksi pendudukan dan blokade hampir terjadi setiap hari. Entah mengapa, pemerintah daerah tidak juga mendengar protes rakyat itu.
Inikah yang dalam jaman sekarang disebut demokrasi? Sebuah demokrasi yang hanya diukur dari seberapa rutin pemilu dilaksanakan dan bagaimana prosedurnya dijalankan. Tetapi soal-soal yang lebih mendasar, seperti kesejahteraan rakyat banyak, hampir tidak terbahaskan dalam perdebatan demokrasi sekarang.
Demokrasi sekarang diwarnai perdebatan yang begitu riuh. Tetapi perdebatan-perdebatan itu sangat jauh dari kebutuhan rakyat. Apa yang terjadi di luar gedung parlemen, seperti rakyat yang kehilangan pekerjaan, menganggur, kesulitan mendapatkan pendidikan, dan lain-lain, tidak pernah masuk agenda perdebatan anggota parlemen yang terhormat.
Demokrasi sekarang sangat unik: ketika mayoritas rakyat menginginkan A, maka mayoritas anggota parlemen justru memutuskan B. Ketika menjelang pemilu, para politisi itu berlomba-lomba merebut hati rakyat dengan berbagai cara: bagi-bagi sembako, perbaiki jalan, masuk ke kampung-kampung kumuh, dan lain-lain. Tapi, begitu mereka terpilih, mereka akan segera lupa dengan bau keringat rakyat.
Padahal, 80 tahun yang lalu, para pendiri bangsa kita sudah menolak bentuk demokrasi yang macam begini. Demokrasi parlementer ini, yang diimpor atau dipaksakan dari negeri barat sana, hanya menjamin kesetaraan rakyat di kotak suara saja, tetapi tidak demikian di lapangan kehidupan yang lebih luas: ekonomi, sosial, dan politik yang lebih luas.
Demokrasi semacam ini hanya menjadikan rakyat jelata—meminjam istilah Bung Karno—‘sebagai perkakasnya klas berkuasa saja’: rakyat hanya diperlukan suaranya dalam pemilu, tetapi jeritannya—sekalipun disuarakan dengan keras—tidak akan didengar oleh para penguasa itu.
Bung Hatta dalam tulisan “Ke Arah Indonesia Merdeka” dengan tegas mengatakan, demokrasi barat yang dilahirkan oleh revolusi Perancis tidak membawa kemerdekaan bagi rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Jangan heran, di jaman demokrasi sekarang ini, anggota parlemen lebih tunduk kepada kekuasaan pemilik modal.
Karena itu, para pendiri bangsa kita mengajukan konsep demokrasi sendiri. Dalam fikiran Bung Karno, misalnya, demokrasi dianggap sebagai alat untuk mencapai cita-cita bersama. Dengan demikian, alat yang bernama demokrasi ini harus sanggup berdiri di tengah-tengah kepentingan rakyat banyak. Konsep tersebut, dengan digagas diatas jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, bertujuan untuk menciptakan kesetaraan bagi rakyat di segala lapangan kehidupan: masyarakat sama rata, sama rasa.
Salah satunya adalah konsep Bung Karno tentang sosio-demokrasi. Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang memihak, yaitu pada massa rakyat. Sosio-demokrasi bercita-cita menghapuskan sistem yang menciptakan kepincangan dalam masyarakat: imperialisme dan kapitalisme. Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdi kepentingan sesuatu gundukan kecil sahaja, tetapi kepentingan masyarakat …….. Sosio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi”. (Sukarno, 1932)
Sayang sekali, 65 tahun Indonesia Merdeka, konsep sosio-demokrasi itu tidak pernah bisa dijalankan. Pasalnya, sebagian besar elit yang memegang tampuk kekuasaan lebih tergiur dengan model demokrasi barat. Maklum, dengan konsep demokrasi barat itu, yang secara terang membuka jalan bagi berkuasanya kapitalisme, sangat sejalan dengan kepentingan klas mereka (klas pemilik modal dan elit politik komprador).
Model demokrasi borjuis itu harus kita buang ke tong sampah. Selanjutnya, jika kita ingin berjuang untuk cita-cita nasional kita, yakni masyarakat adil dan makmur, maka sudah saatnya kembali pada demokrasi temuan pendiri bangsa: Sosio-Demokrasi!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar