Sjahrir: Terjepit Diantara Konfrontasi Dan Diplomasi (Bagian Satu)

Seri Tokoh Pembebasan Nasional
Oleh : Ulfa Ilyas dan Kusno

DALAM pengajaran sejarah di sekolah-sekolah, perjuangan diplomasi sering dipandang buruk dan telah menyebabkan sejumlah wilayah Indonesia jatuh ke tangan Belanda. Sebaliknya, tokoh-tokoh pergerakan yang mengambil jalan konfrontasi, seperti Jenderal Sudirman, Tan Malaka, dan tokoh-tokoh pemuda, dianggap berada di jalan perjuangan yang sejati.

Sjahrir, yang dianggap simbol dari politik diplomasi, lantas dijejalkan dalam daftar golongan reformis atau kanan. Bahkan, tidak sedikit yang menyebut Sjahrir sebagai penghianat.

Pada saat itu, kubu pendukung diplomasi sering berbenturan dengan kubu pendukung konfrontasi. Tidak hanya berbenturan dalam pertarungan gagasan, tetapi juga sering berakhir dengan pertempuran di lapangan dan saling tangkap-tangkapan.

Sjahrir dan taktik diplomasi

Sjahrir, yang kala itu masih berusia 36 tahun, mulai menempati pos Perdana Menteri pada tanggal 14 November 1945. Saat itu, Belanda maupun sekutu belum mengakui kemerdekaan Indonesia.

Sjahrir, yang mengaku mengerti perkembangan politik dunia saat itu, berusaha memberikan analisa mengenai adanya pertentangan antara imperialis Amerika, Inggris, dan Belanda. “Dalam ilmu perang, kita harus membuat lawan selemah mungkin,” begitu kata Sjahrir.

Dalam hal ini, Sjahrir menjelaskan, hal itu dapat dilakukan dengan memisahkan kepentingan-kepentingan negeri-negeri imperialis itu agar tidak melakukan intervensi.

Bagi Sjahrir, kaum kapitalis akan mengambil sikap netral jika kita tidak merugikannya, akan bersikap pro jika kita menguntungkannya, serta akan anti jika kita merugikannya.

Oleh karena itu, dalam pandangan Sjahrir, guna melawan Belanda dan sekutu, tidak lagi harus dengan bertumpu pada perjuangan bersenjata, tapi harus dengan perjuangan diplomasi.

Dengan bertempur di meja perundingan, Sjahrir hendak menujukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah sebuah negara. “Dengan kesediaan Belanda berunding dengan Indonesia, maka secara tak langsung hal itu berarti mengakui eksistensi Indonesia sebagai sebuah negara,” kata Rushdy Hoesein, sejarahwan dari Universitas Indonesia (UI).

Dan memang begitu adanya. Dengan politik beras ke India, misanya, Sjahrir berhasil menunjukkan eksistensi Indonesia kepada dunia, dan sekaligus sebuah cara untuk membuka blokade Belanda terhadap jawa dan madura. Begitu pula dengan perjanjian Linggarjati, yang bagi Sjahrir dan kawan-kawannya, merupakan proses likuidasi terhadap Hindia-Belanda dan kemungkinan hubungan internasional lebih lanjut untuk menembus politik blokade dan isolasi Belanda terhadap Republik Indonesia.

Bung Karno sendiri, kata sejahrawan Rushdy Hoesein, sangat mendukung politik diplomasi Sjahrir ini. Bahkan, ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama dan posisi Indonesia terjepit, Bung Karno menunjuk Sjahrir sebagai dubes keliling untuk membuka blokade Belanda tersebut. (Bersambung)