Sjahrir: Terjepit Diantara Konfrontasi Dan Diplomasi (Bagian Ketiga/selesai)

Seri Tokoh Pembebasan Nasional
Oleh : Ulfa Ilyas dan Kusno

Dari Garis Dimitrov Ke Zhdanov

PADA Agustus 1935, Georgi Dimitrov, sekjend Komintern (komunis internasional) yang baru, mengajukan taktik baru bagi gerakan komunis dalam menghadapi kebangkitan fasisme.

Garis Dimitrov menghendaki sebuah front persatuan yang luas dalam melawan kebangkitan fasisme. Sebagai konsekuensinya, garis Dimitrov ini memungkinkan kaum komunis bekerjasama dengan partai-partai dan pemerintahan borjuis dalam melawan fasisme.

Pada tahun 1935, Musso secara diam-diam pulang ke Indonesia dan mensosialisikan soal garis Dimitrov ini. Dalam usaha mengorganisasikan kembali partai dan memperkenalkan taktik baru, Musso telah berhasil merekrut seorang aktivis radikal saat itu, Amir Syarifuddin.

Amir Syarifuddin, yang oleh Van Der Plass dipercaya membangun gerakan bawah tanah anti-jepang, mulai mengajak Sjahrir untuk bergabung dalam gerakan bawah tanah yang dibangunnya. Tetapi, sebagaimana ditulis Soe Hok Gie, Sjahrir tidak memberi jawaban pasti saat itu.

Sayang, belum lama bergerak, grup Amir berhasil digulung Jepang pada Februari 1943. Sementara Sjahrir tetap melakukan gerakan bawah tanah bersama kawan-kawannya. Tapi, tidak jelas apa yang dilakukan Sjahrir dengan gerakan bawah tanahnya. Pun tidak ada dokumen atau sumber pasti yang menceritakan aktivitas bawah tanah Sjahrir. “Yang saya dengar dia hanya suka mendengar siaran radio dari luar,” kata AJ Susmana.

Kolaborasi Sjahrir-Amir benar-benar terjadi pasca proklamasi kemerdekaan, yakni saat keduanya menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Ketika Bung Karno memerintahkan Sjahrir membentuk kabinet, Amir Sjarifuddin ditunjuk sebagai menteri pertahanan. Kolaborasi ini harus diletakkan dalam kerangka garis Dimitrov, yaitu anti-fasisme.

Ketika kabinet Sjahrir menjalankan taktik diplomasi sebagai jalan mempercepat pengakuan kedaulatan, dengan bekerjasama dengan negara-negara imperialis seperti Amerika Serikat, Amir Sjarifuddin tidak memberikan penolakan. Berbicara tentang perjuangan diplomasi, Amir dalam bulan November 1945 telah berkata: “Indonesia harus menempuh jika ingin kemerdekaannya diakui Belanda.”

Muncul pertanyaan: kenapa Amir mendukung diplomasi, dan itu dilakukan dengan imperialis Amerika pula? Jawabnya: Karena Amir masih berpegang teguh kepada garis Dimitrov, sedang koreksi terhadap garis dimitrov baru dilakukan setelah kedatangan Musso pada tahun 1948.

Terlepas dari ketidakcocokan Sjahrir dan Amir, AJ Susmana menganggap bahwa kabinet Sjahrir dan Amir Sjarifuddin adalah pemerintahan kiri dalam sejarah awal Republik Indonesia. “Kita tidak menafikan bahwa sebagian besar orang yang mengambil pertama dalam kabinet Sjahrir dan Amir adalah orang-orang kiri,” katanya.

Sekitar bulan Agustus 1948, Musso baru kembali ke Indonesia setelah puluhan tahun bermukim dan bekerja di Moskow, Rusia. Kedatangan Musso ini membawa garis baru dalam perjuangan komunis internasional, yaitu garis Zhdanov. Menurut garis baru ini, dunia saat itu sedang terbagi dalam dua kubu yang saling berlawanan, yaitu imperialisme dan anti-imperialisme.

Dengan doktrin baru ini, terutama konsekuensinya bagi praktek gerakan kiri di Indonesia, adalah diakhirinya kerjasama antara kaum komunis dan golongan-golongan kanan (borjuis dan sosial-demokrat). Dengan demikian, berakhir pula kerjasama antara golongan komunis Indonesia dengan golongan sosialis kanan.

Musso, yang telah tiba di Indonesia pada Agustus 1948, menggunakan doktrin Zhdanov sebagai pedomannya dalam merumuskan gagasannya yang terkenal: “Djalan Baru untuk Republik Indonesia”. Dalam lapangan politik, “Djalan Baru” mengeritik kesalahan-kesalahan mendasar PKI karena masih melanjutkan kerjasama dengan pemerintahan kanan dan kaum borjuis.

Salah satu kritik di “Djalan Baru” menyebut Sjahrir sebagai kaum reformis dan sosialis kanan. “Konsekwensi yang sudah semestinya dari politik kaum sosialis kanan (Sutan Syahrir) yang reaksioner itu, ialah penanda-tanganan truce agreement 1946 dan selanjutnya penanda-tanganan persetujuan Linggajati yang memungkinkan imperialisme Belanda menyiapkan perang kolonial, yang meletus pada tanggal 21 Juli 1947,” tulis Musso di “Djalan Baru”.

PKI juga dianggap membuat kesalahan, karena telah melanjutkan politik reformis ini dengan menyetujui perjanjian Renville. “Persetujuan Renville ini adalah puncak akibat kesalahan-kesalahan yang reaksioner, yang telah membawa Republik pada tepi jurang kolonialisme,” demikian ditulis di “Djalan Baru”.

Nyoto, 11 tahun kemudian, juga menulis kesimpulan mengenai kesalahan kaum kiri pasca proklamasi itu. Nyoto menulis: “Sungguhpun tentara kolonial Belanda mengalami kekalahan-kekalahan yang berat, tetapi karena tidak tepat menilai imbangan-kekuatan dan karena intrik-intrik dari kaum imperialis Amerika, Pemerintah Amir Sjarifuddin menjalani kesalahan kompromis yang hampir sama dengan Pemerintah Syahrir dalam menghadapi perundingan-perundingan Indonesia-Belanda di bawah pengawasan “Komisi Tiga Negara” di kapal “Renville”.

Aidit sendiri dalam karangannya, “Lahirnya PKI dan Perkembangannya”, telah menulis begini: “PKI berada dalam Revolusi Agustus dalam keadaan di mana belum menyimpulkan pengalaman-pengalamannya mengenai front persatuan, di mana masih tetap tidak berpengalaman dalam pembangunan Partai, dan tidak berpengalaman dalam perjuangan bersenjata”.

Kita tahu bersama, bahwa keterlibatan imperialis Amerika kemudian membawa pengaruh buruk lebih jauh, bukan saja menjadi sponsor pembersihan kaum kiri pada tahun 1948, tetapi turut mendiktekan lahirnya perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). KMB sendiri merupakan alat restorasi seluruh kekuasaan kolonial di Indonesia, terutama di lapangan ekonomi.

Menempatkan Sjahrir

Sebagai generasi baru yang berjuang dalam konteks sekarang, yaitu menghadapi imperialisme, pelajaran dari revolusi 1945 memang sangat berharga untuk diperdalam, diketahui kelebihan dan kelemahannya.

Apa yang telah dilakukan Sjahrir, dengan perjuangan diplomasinya, tentu punya kontribusi besar dalam perjuangan nasional. Meskipun wilayah republik terus berkurang dalam setiap perjanjian dengan Belanda, tetapi eksistensi “Republik Indonesia” tidak pernah menghilang hingga pengakuan kedaulatan di tahun 1949.

Sjahrir, yang menjadi diplomat paling muda di jamannya, telah mempergunakan keahliannya untuk kemerdekaan penuh Republik ini. “Sjahrir adalah orang yang menginginkan Rakyat mencapai masyarakat adil dan makmur. Tentu menurut caranya dia sendiri. Setiap pejuang memang punya taktik-taktik sendiri sebab saat itu belum ada partai pelopor,” kata Trikoyo Ramidjo, yang masa kecilnya dihabiskan orang tuanya dalam pembuangan di Digul dan disana ia bertemu langsung Bung Sjahrir.

Menurut Trikoyo, meskipun Sjahrir berpendidikan Belanda, tetapi ia tetap seorang pejuang yang sangat mencintai negerinya. Ia pun menganjurkan agar kaum muda sekarang menomor-satukan persatuan, bukannya tercerai-berai.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh AJ Susmana. Menurut penyair dan penulis cerita pendek ini, generasi sekarang jangan mengkotak-kotakkan diri berdasarkan perdebatan di masa lalu. “Ambillah pelajaran dari perdebatan di masa itu dan letakkan pada konteksnya. Tetapi sekarang kita harus bersatu untuk melawan musuh bersama,” katanya.

Sjahrir, yang oleh Harry A. Poeze dimasukkan dalam tujuh begawan revolusi Indonesia, tetap penting dipelajari fikiran-fikirannya, sebagaimana juga dengan tokoh-tokoh pembebasan nasional yang lain seperti Soekarno, Tan Malaka, Amir Sjarifuddin, dan Hatta.

Sekarang ini, sebagaimana diakui banyak orang, bangsa indonesia kembali menghadapi bentuk penjajahan yang baru. Meski bentuk penjajahan baru ini tidak lagi menggunakan agresi militer, tetapi dampak kerusakan dan kehancurannya tidak jauh berbeda dengan kolonialisme di masa lalu. Dari situlah kita harus menempatkan pentingnya mempelajari fikiran Sjahrir saat ini.